Mataram, NTB – Untuk mengukur efektivitas dan dampak dari pelaksanaan operasi kewilayahan dalam memberantas aksi premanisme, Mabes Polri menggelar Rapat Koordinasi Analisa dan Evaluasi (Anev) secara virtual yang diikuti seluruh jajaran Polda dan Polres se-Indonesia, Kamis (08/05/2025).
Polda NTB turut ambil bagian dalam kegiatan nasional ini dengan mengikuti jalannya zoom meeting dari Gedung Presisi Polda NTB, yang dihadiri langsung oleh Wakapolda NTB, Irwasda, Karops, Dir Intelkam, Karorena, Dir Reskrimsus, Dir Samapta, Kabagdaloops, dan Dansat Brimob.
Sementara itu, jajaran Polres/ta se-NTB juga mengikuti rakor serupa dari kantor masing-masing, melibatkan Kapolres, Kabagops, Kabagren, Kasat Intel, Kasat Reskrim, Kasat Samapta, hingga Kasiwas, sebagai bagian dari konsolidasi dan pemantapan kinerja di lapangan.
Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol. Mohammad Kholid SIK., menyampaikan bahwa Anev tersebut merupakan langkah penting untuk menilai keberhasilan dan kendala dalam pelaksanaan Operasi Pekat yang menyasar aksi-aksi premanisme di berbagai wilayah.
“Untuk menyempurnakan kegiatan yang dilaksanakan secara berkelanjutan, tentu diperlukan evaluasi agar pelaksanaan operasi berikutnya bisa lebih maksimal dan tepat sasaran,” jelasnya.
Dalam forum evaluasi ini, seluruh jajaran diberikan kesempatan untuk menyampaikan data, progres, kendala, serta dampak nyata operasi di lapangan, khususnya terhadap peningkatan keamanan dan kenyamanan masyarakat dari gangguan premanisme.
Polda NTB sendiri telah melaksanakan Operasi Pekat II Rinjani 2025 secara serentak di seluruh jajaran Polres, menyasar titik-titik rawan, termasuk area publik seperti terminal, pasar, dan pusat keramaian lainnya.
“Evaluasi nasional ini penting untuk menyusun langkah lanjutan, serta memastikan bahwa setiap operasi berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan keamanan daerah,” tutup Kabid Humas.
Dengan Anev ini, diharapkan Polri mampu memperkuat strategi penanganan premanisme di seluruh Indonesia, termasuk NTB, demi mewujudkan keamanan dan ketertiban yang berkelanjutan.
